Menuju Poros Maritim Dunia

Letak Indonesia yang strategis, diantara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Hindia dan Pasifik, dan negara-negara Asia Tenggara, memberikan peluang kemajuan dibidang pesisir dan perikanan. Selain itu, Indonesia sebagai memiliki posisi yang cukup strategis sebagai poros Negara maritim. Poros Negara maritim didukung dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki 2/3 luas wilayah yang berupa lautan namun kebijakan pemerintah tentang sektor kelautan menjadi pusat ekonomi masih kurang mendukung.

Indonesia merupakan kesatuan dari wilayah darat yang dihubungkan dengan lautan dan merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak dan garis pantai terpanjang di Dunia. Bila ditinjau dari segi sejarah Indonesia, mengalami era kejayaan pada sektor kelautan (Bahari) pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Rakyat pada zaman tersebut memiliki budaya sebagai pelaut, nenek moyang kita menjadi pelaut-pelaut handal yang mengarungi untuk mengadakan interaksi dengan pihak luar seperti perdagangan. Jika dipandang dari sisi tersebut tidak heran, maka Trade Mark bahwa Indonesia merupakan negara maritim tidak mustahil.

Cakupan laut yang besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumberdaya alam laut yang sangat potensial, baik hayati dan non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumberdaya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar, jika dimanfaatkan secara efisien dapat meningkatkan devisa negara. Akan tetapi, jumlah populasi ikan di laut saat ini mengalami penurunan akibat terganggunya ekosistem laut seperti pencemaran, peningkatan keasaman air laut, dan over eksploitasi serta diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan Indonesia menurun.

Selain itu, kebijakan laut Indonesia masih stidak berpihak pada nelayan Indonesia seperti nelayan menggunakan kapal yang sederhana dan tidak mampu untuk mengembangkan kapal dengan teknologi sehingga pendapatan tidak mampu biaya operasional. Padahal nelayan negara lain menggunakan kapal dengan teknologi yang lebih maju, dan mampu menangkap ikan dengan lebih mudah serta mengurangi biaya operasional. Pengawasan dari pihak Indonesia yang masih kurang, dari pihak kementrian kelautan maupun marinir sebagai penjaga kedaulatan laut membuat Indonesia sangat rentan terhadap pencurian ikan dan hasil kekayaan laut. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah jumlah sumber daya manusia yang sedikit dibandingkan luas wilayah laut yang harus diamankan, kurangnya armada laut yang digunakan sebagai patrol, dan prioritas pemerintah pusat di sector kelautan masih kurang yang berimplikasi pada alokasi dana dalam rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN).

Mari kita renungkan sejenak, apakah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka sekarang Indonesia menjadi negara maritim?. Apakah Indonesia negara maritim yang mampu mengawasi wilayah wilayah lautnya, mengingat banyak ikan di perairan Indonesia yang dicuri nagara lain?. Indonesia belum mampu menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan perairan Indonesia. 

Pemerintah sebagai pemegang regulasi harus mampu mengupayakan kebijakan yang efisien untuk pengawasan, penelitian, penangkapan serta budidaya ikan di perairan Indonesia. Pengawasan dan produksi perikanan dapat dengan menggunakan kapal besar yang dilengkapi dengan sensor dan proses pengolahan hasil perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengawasan, penangkapan ikan sekaligus pengolahan hasil perikanan. Dengan begitu dapat mengurangi kerugian akibat pencurian ikan dan meningkatkan produksi ikan dengan menggunakan kapal besar berteknologi. Selain itu, juga perlu pemanfaatan saran dan prasarana Angkatan Laut untuk pengawasan dan penelitian.

Paradigma pembangunan di Indonesia yang selama ini umumnya berlokasi di wilayah darat sudah saatnya untuk merubah paradigma pembangunan tersebut. Paradigma pembangunan berbasis kelautan menjadi pilihan tepat mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas penting pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Pembangunan infrastuktur sepanjang pantai dan antar pulau merupakan agenda yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga transpotasi hasil-hasil kelautan menjadi mudah serta hubungan antar pulau juga menjadi lebih cepat dan efisien. Pengembangan perekonomian akan berkembang di daerah pesisir akan tumbuh lebih cepat. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia untuk menuju sebuah negara maritim dan poros maritim dunia selain yang telah disebutkan sebelumnya yaitu komitmen dari para pemimpin kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim seperti kurangnya alokasi dana APBN untuk kelautan, kurangnya sumber daya manusia di bidang kelautan, kurangnya pembangunan ke arah sektor kelautan, kurangnya sarana, prasarana, dan dana riset bidang kelautan, serta kurangnya pengembangan dan penerapan teknologi untuk bidang kelautan.

Sikap konsisten, kerja nyata dan gerakan menyuarakan semangat maritim pada semua lapisan masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengembalikan kesadaran bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus mampu membuat kebijakan pembangunan yang berorientasi dalam bidang kelautan dan meningkatkan anggaran APBN untuk bidang kelautan sehingga infrastruktur di daerah pesisir dan antarpulau dapat berkembang lebih cepat. Selain itu, upaya pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia dibidang kelautan, meningkatkan kualitas pelabuhan menjadi bertaraf internasional, meningkatkan pengawasan produksi perikanan, meningkatkan penelitian dan kesehatan lingkungan laut, serta meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kelautan .

Kelautan Indonesia kedepan diharapkan dapat menjadi arus utama mainstream (arus utama) pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (on a sustainable basis) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Keinginan tersebut dijabarkan dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia, (2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Sumber :

Nababan, B., 2014, Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Antara News, Kamis, 21 Agustus 2014