Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

        Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diantara dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Dengan begitu Indonesia memiliki posisi yang sangat staregis dalam hal kemaritiman. Selain itu, posisi Indonesia yang terletak di Samudra Hindia memiliki peran yang penting bagi negara-negara di dunia sebagai jalur perdagangan laut yang penting bagi perdangan Internasional. Karena banyak alur perdangangan harus melewati perairan tersebut.  

        Melihat dari sejarah kejayaan masa lau yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jati diri Indonesia yaitu sebagai negara maritim. Dengan hal tersenut, sudah sepatutnya kita merubah pandangan kita bahwa jati diri Bangsa Indonesia bukan sebagai negara agraris melainkan negara maritim, yang berorientasi maritim dengan pemanfaatan maksimal potensi dan sumber daya kelautan. Untuk merubah paradigma itu, perlu kepemimpinan yang nasionalis, berkarakter, berideologi pancasila, dan memiliki visi kemaritiman yang kuat. Jika tidak, maka Indonesia hanya akan jadi sasaran pertarungan kepentingan-kepentingan saing yang hanya mengikuti kepentingan asing tanpa memperjuangkan kepentingan nasional.

        Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia seharunya memiliki tujuan dan manfaat sebesar-besarnya untuk mensejahterkan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, menghidupkan lalu lintas laut sehingga distribusi barang dapat sampai ke pelosok dengan harga yang seimbang, menghidupkan perekonomian di pelabuhan-pelabuhan di luar jawa sehingga kapal yang dari jawa dengan membawa barang untuk dikirim ke luar jawa saat kembali ke jawa tidak kosong, kemudian memanfaatkan sumber daya laut yang ada tidak hanya bagi nelayan tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, diharapkan Indonesia dapat sejahtera dan maju serta memiliki posisi tawar di dunia.

        Perlu adanya pertahanan dan keamaman di perairan di Indonesia. Agar tidak ada ancaman dari luar maupun dari dalam seperti terorisme, imigran ilegal, penyelundupan narkotika, penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia. Untuk menjaga keamanan dan pertanahan negara dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan instansi terkait.

        Disamping hal tersebut, Indonesia juga perlu membangun hubungan atau kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk mendorong kerjasama politik yang lebih erat, membangun kepercayaan di kawasan Asia. Dengan begitu, diharapkan lebih mudah untuk menarik negera-negara tersebut untuk berpasrtisipasi dalam menjaga keamanan di kawasan Asia.

Dengan latar belakang dinamika asia pasifik yang saat ini sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar dan ditambah dengan dinamika ASEAN yang terletak di pusat Asia Pasifik, menjadi peluang bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang maju, besar, kuat dan berdaulat baik secara ekonomi maupun politik dengan upaya-upaya memujudkannya dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Jika tidak dilakukan dengan cermat, maka momentum dan peluang baik ini hanya akan menjadi pintu masuk bagi kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar. Yang berarti Indonesia hanya akan menjadi arena pertarungan kepentingan negara-negara tersebut dalam menguasai sektor-sektor perekonomian maritim dari hulu ke hilir. Sehingga tidak akan ada ruang untuk bangsa Indonesia bisa bangkit sebagai bangsa maritim.

Pemanfaatan letak strategis Indonesia yang terletak di samudra samudra Hindia yang merupakan laut lepas dapat dimanfaatkan untuk peningkatan sector kelautan. Samudra hindia merupakan lautan bebas yang setiap Negara akan memanfaatkan sebagai jalur distribusi barang antar Negara. Peluang yang cukup besar dapat dimanfaatkan dengan pembangunan sector pesisisr dan laut, seperti pelabuhan singgah yang dapat digunakan untuk transit kapal. Hal ini akan menguntungkan secara finansial, selain itu transaksi jual beli barang dan jasa akan terjadi secara otomatis. Pertumbuhan ekonomi dapat meninggkat dengan terbuka akses internasional melalui jalur perdagangan antar Negara tersebut. Kondosi tersebut harus diiringi dengan peningkatan angka keamanan dan penjagaan wilayah agar terbukanya jalur ekonomi tidak menjadi akses perdagangan gelap antar Negara.

Oleh karena itu,  perlu adanya suatu pemahaman bersama cara pandang kita terhadap negara kita, cara pandang dunia terhadap negara kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang berideologikan Pancasila, membangun strategi politik luar negeri yang bebas aktif dengan tidak memihak pada satu kepetingan negara besar manapun dan tidak juga mengesampingkan kepentingan negara Indonesia, membangun kerjasama denga negara-negara tetangga di Asia, melakukan pembangunan ekonomi maritim di seleruh pulau di perairan Indonesia, serta membangun keamanan dan pertahanan bangsa Indonesia. Untuk memujudkan hal tersebut perlu adanya kerja sama yang sinergi antara instasi terkait, pemerintah, dan masyarakat.

Ekosistem Pesisir Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Sebagai negara kepulauan yang memiliki daratan dan perairan, sumber daya alam di kandung sangat melimpah. Keberagaman sumber daya alam memberikan suatu potensi yang besar untuk kesejahteraan rakyat. Wilayah Indonesia teletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan keanekaragaman jenis tumbuhan serta bisa tumbuh dengan subur. Oleh sebab itu keanekaragaman hayati Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas dari bangsa Indonesia, contohnya : Bunga Raflesia Arnoldi. Indonesia juga terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dengan pegunungan muda. Letak geologi tersebut menyebabkan di Indonesia banyak di jumpai rangkaian gunung api aktif, sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk di mamfaatkan.

Wilayah pesisir dan laut memiliki nilai yang sangat penting dimana terdapat beberapa ekosistem utama yang dinamis dan produktif yang saling terkait satu sama lain. Beberapa jenis ekosistem pesisir yaitu hutan mangrove, estuaria/perairan payau, padang lamun dan terumbu karang.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks dengan keanekaragaman hayati tinggi ditemukan di perairan dangkal daerah tropis (English et.al., 1997).  Namun terumbu karang merupakan ekosistem yang tidak stabil, karena sensitif terhadap gangguan yang timbul, baik secara alami maupun akibat aktifitas manusi. Terumbu karang merupakan tempat hidup yang sangat baik untuk ikan hias dan tempat perlindungan berbagai macam spesies hewan, serta dapat melindungi pantai dari hempasan ombak sehingga mengurangi proses abrasi. Namun, perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap terumbu karang sangatlah rendah. Hal itu menyebabkan tingkat kerusakan terumbu karang di Indonesia dinilai sudah sangat parah. Penyebab kerusakan ini disamping disebabkan oleh fenomena alam seperti bleaching atau pemutihan, juga disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia, baik secara langsung oleh nelayan maupun secara tidak langsung oleh masyarakat di daratan melalui penggunaan lahan di daerah hulu yang tidak tepat, serta pembuangan limbah, dll. (Dahuri dkk. 1996).

Kerusakan juga terjadi pada ekosistem mangrove dan pandang lamun. Rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang tersebut telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan sumberdaya ikan serta erosi pantai. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan dilaksanakan di darat maupun di perairan dilakukan secara besar-besaran di Indonesia. Akibat kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah berlangsung selama ini dapat dengan jelas terlihat pada menurunnya kualitas fisik lingkungan dan integritas ekosistem pesisir. Beberapa dampak negative dari pembangunan antara lain kerusakan habitat ekosistem pesisir, kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan penagkapan ikan secara destruktif disamping kegiatan penambangan karang untuk bahan bangunan dan reklamasi pantai. Hilangnya mangrove dan rusaknya sebagian terumbu karang telah mengakibatkan terjadinya erosi pantai. Erosi ini semakin diperburuk oleh kondisi perencanaan dan pengembangan wilayah yang kurang tepat.

Sumber : www.mongabay.co.id 

Tingkat pencemaran pada beberapa kawasan pesisir dan lautan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang memprihatinkan. Ekspolorasi serta eksploitasi yang besar-besaran tanpa memperhatikan konservasi lingkungan membuat lingkungan terutama daerah pesisir tidak mampu untuk mengembalikan alam pada fungsi sebenarnya. Beberapa kasus ekploitasi yang pernah muncul di berbagai pemberitaan nasional yaitu penjualan pasir di pulai sebelah barat pulau sumatra. Bila ditelaah lebih lanjut, pulau terluar di Indonesia hilang satu maka akan mengurangi wilayah laut Indonesia. Selain itu, bedasarkan data Badan Pusat statistik (BPS) Indonesia angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau 11,25% pada tahun 2014. Bila dilihat dari jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 17,17 juta dan hal ini memberikan sebuah ironi, keanegaraman serta kesuburan tanah dan kekayaan laut belum mampu memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan lautan sering terjadi karena belum adanya pola pemanfaatan tata-ruang yang baku yang dapat dijadikan acuan oleh segenap sektor yang berkepentingan. Disamping itu, potensi multi-guna yang inherent pada sumberdaya pesisir dan laut menyebabkan banyak pihak yang berupaya untuk memanfaatkannya sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan. Pemerintah masih masih lemah terhadap penyelesaian penggunaan tata ruang antara masyarakat dan perusahaan. Sebagai contoh permasalahan upaya reklamasi pantai didaerah Tanjung Benoa di Bali oleh investor. Permasalahan tersebut memberikan sebuah gambaran pemerintah belum mampu memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat, namun proses reklamasi tidak bisa dilakukan akibat nilai-nilai budaya masyarakat Bali yang kuat memberikan suatu kekuatan yang lebih kuat. Gambaran tersebut memberikan sebuah pelajaran, nilai luhur kebudayaan masyarakat setempat akan mampu menjaga kelestarian alam dan pemerintah seharusnya belajar dari nilai-nilai masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai luhur budaya setempat.

      Adapun pemanfaatan yang bisa dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

1.      Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan program utama meliputi:

ü  Pengelolaan lestari kawasan pesisir dan laut, revitalisasi pesisir, pemanfaatan keanekaragaman hayati pesisir dan pantai, serta usaha budidaya dan penerapan teknologi tepat guna untuk memberi nilai tambah hasil sumberdaya pesisir dan pantai.

ü  Pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir dan laut untuk sumber energi terbarukan untuk pengembangan model kemandirian energi di Pulau-pulau Kecil.

ü  Pengembangan potensi ekowisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

ü  Pengembangan usaha kecil penyediaan bahan baku obat berbasis keanekaragaman hayati pesisir dan pantai.

ü  Sanitasi dan pemeliharaan kawasan sumber air bersih.

2. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan program utama meliputi :

ü  Rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem mangrove pesisir untuk meningkatkan produktivitas ekosistem mangrove sebagai penyedia sumber pangan masyarakat pesisir.

ü  Pemanfaatan keanekaragaman hayati ekosistem pesisir untuk energi alternatif.

ü  Rehabilitasi terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

ü  Peningkatan kualitas lingkungan dan kesadaran hidup sehat, rumah sehat, pencegahan penyakit di desa pesisir.

LAHAN GAMBUT PESISIR DEMAK-PATI

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari gugusan pulau dengan wilayah laut 2/3 luas wilayah seluruh negara. Selain itu, indonesia merupakan salah satu negara yang memilki garis terpanjang di dunia memberikan satu alasan mendorong negara sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang terletak di pusat garis nol derajat khatulistiwa memberikan nilai positif dalam pengembangan potensi daerah yang subur. Keuntungan Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis nol derajat adalah potensi panas matahari yang tersinari sepanjang tahun. Hal tersebut memberikan keutungan untuk pengembangan dan budidaya potensi pesisir yang relatif stabil.

Pesisir Indonesia memiliki karakter yang cukup unik, mulai dari berbatu (krakal), pasir sampai lahan gambut. Selain itu, terdapat struktur pantai yang curam dan landai sebagai contoh, sepanjang perairan pantai selatan jawa memiliki struktur pantai yang curam dengan ombak yang cukup besar. Hal ini sangat berbeda dengan struktur pantai utara jawa yang relatif landai yang banyak ditemukan daerah gambut.

Masyarakat pesisir sebagai objek pembangunan wilayah pesisir harus diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat pesisir masih sangat kurang diperhatikan pemerintah baik melalui pembangunan maupun kebijakan publik. Potensi pesisir yang sangat besar seharusnya mampu untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat setempat, misalnya subsidi petani garam, bantuan peralatan packing hasil laut maupun dengan kebijakan tentang kelautan yang pro rakyat.

Pesisir utara jawa merupakan salah konsen pembangunan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jalur pantura sebagai tulang punggung perekonomian nasional saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan masyarakat setempat, bahkan mereka cenderung menjadi buruh di wilayah mereka sendiri. Ironi seperti ini menjadi cambuk yang memalukan negara Indonesia yang dianggap sebagai “negara dengan kekayaan laut yang melimpah” tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terlebih masyarakat pesisir.  

            Selanjutnya, dengan mengambil lingkup pesisir yang lebih sempit, yaitu daerah pesisir demak-pati. Pada penjelasan sejarah, daerah Kab. Demak sampai Kab Pati merupakan daerah selat purba yang memisahkan daratan pulau Jawa dengan Pulau muria. Hal tesebut memberikan karakter pesisir yang cukup unik dan belum termanfaatkan secara optimal. Sepanjang pesisir pantai Demak-Pati memiliki daerah gambut kecuali pantai daerah kabupaten Jepara yang merupakan pantai dari pesisir muria.

            Struktur pesisir dengan lahan gambut memiliki potensi pemanfaatan yang cukup luas dan memiliki ekonomi yang cukup tinggi. Lahan gambut memiliki biota perairan yang khas serta dapat dimanfaatkan sebagai hutan mangrove yang mampu memberikan nilai ekonomi dan menjaga ekosistem pesisir. Tanah gambut atau Histosol didifinisikan sebagai tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20 % (bila tanah tidak mengandung liat), bila tanah mengandung liat 60 % atau lebih maka kandungan bahan organik tanah lebih dari 30 % dan memiliki ketebalan lebih dari 40 cm.

Menurut Davis, Claridge dan Natarina (1995), hutan mangrove memiliki beberapa fungsi dan manfaat sebagai berikut :

1)      Habitat satwa langka

Hutan bakau sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan bakau merupakan tempat mendaratnya ribuan burug pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (Limnodrumus semipalmatus)

2)      Pengendapan lumpur

Sifat fisik tanaman pada hutan bakau membantu proses pengendapan lumpur. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan bakau, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi.

3)      Sumber alam dalam kawasan (In-Situ) dan luar Kawasan (Ex-Situ)

Hasil alam in-situ mencakup semua fauna dan hasil pertambangan atau mineral yang dapat dimanfaatkan secara langsung di dalam kawasan. Sedangkan sumber alam ex-situ meliputi produk-produk alamiah di hutan mangrove dan terangkut/berpindah ke tempat lain yang kemudian digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut, menjadi sumber makanan bagi organisme lain atau menyediakan fungsi lain seperti menambah luas pantai karena pemindahan pasir dan lumpur.

4)      Sumber plasma nutfah

Plasma nutfah dari kehidupan liar sangat besar manfaatnya baik bagi perbaikan jenis-jenis satwa komersial maupun untukmemelihara populasi kehidupan liar itu sendiri.

5)      Memelihara proses-proses dan sistem alami

Hutan bakau sangat tinggi peranannya dalam mendukung berlangsungnya proses-proses ekologi, geomorfologi, atau geologi di dalamnya.

6)      Penyerapan karbon

Proses fotosentesis mengubah karbon anorganik (C02) menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai (C02). Akan tetapi hutan bakau justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena itu, hutan bakau lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon.

7)      Memelihara iklim mikro

Evapotranspirasi hutan bakau mampu menjaga ketembaban dan curah hujan kawasan tersebut, sehingga keseimbangan iklim mikro terjaga.

8)      Mencegah berkembangnya tanah sulfat masam

Keberadaan hutan bakau dapat mencegah teroksidasinya lapisan pirit dan menghalangi berkembangnya kondisi alam.

     

            Manfaat tersebut memberikan bukti bahwa mangrove memiliki peranan penting bagi alam yang sekaligus memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Pemerintah sebagai pemegang regulasi sekaligus pembuat kebijakan publik yang dapat mendorong perekonomian masyarakat.

Menuju Poros Maritim Dunia

Letak Indonesia yang strategis, diantara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Hindia dan Pasifik, dan negara-negara Asia Tenggara, memberikan peluang kemajuan dibidang pesisir dan perikanan. Selain itu, Indonesia sebagai memiliki posisi yang cukup strategis sebagai poros Negara maritim. Poros Negara maritim didukung dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki 2/3 luas wilayah yang berupa lautan namun kebijakan pemerintah tentang sektor kelautan menjadi pusat ekonomi masih kurang mendukung.

Indonesia merupakan kesatuan dari wilayah darat yang dihubungkan dengan lautan dan merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak dan garis pantai terpanjang di Dunia. Bila ditinjau dari segi sejarah Indonesia, mengalami era kejayaan pada sektor kelautan (Bahari) pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Rakyat pada zaman tersebut memiliki budaya sebagai pelaut, nenek moyang kita menjadi pelaut-pelaut handal yang mengarungi untuk mengadakan interaksi dengan pihak luar seperti perdagangan. Jika dipandang dari sisi tersebut tidak heran, maka Trade Mark bahwa Indonesia merupakan negara maritim tidak mustahil.

Cakupan laut yang besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumberdaya alam laut yang sangat potensial, baik hayati dan non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumberdaya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar, jika dimanfaatkan secara efisien dapat meningkatkan devisa negara. Akan tetapi, jumlah populasi ikan di laut saat ini mengalami penurunan akibat terganggunya ekosistem laut seperti pencemaran, peningkatan keasaman air laut, dan over eksploitasi serta diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan Indonesia menurun.

Selain itu, kebijakan laut Indonesia masih stidak berpihak pada nelayan Indonesia seperti nelayan menggunakan kapal yang sederhana dan tidak mampu untuk mengembangkan kapal dengan teknologi sehingga pendapatan tidak mampu biaya operasional. Padahal nelayan negara lain menggunakan kapal dengan teknologi yang lebih maju, dan mampu menangkap ikan dengan lebih mudah serta mengurangi biaya operasional. Pengawasan dari pihak Indonesia yang masih kurang, dari pihak kementrian kelautan maupun marinir sebagai penjaga kedaulatan laut membuat Indonesia sangat rentan terhadap pencurian ikan dan hasil kekayaan laut. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah jumlah sumber daya manusia yang sedikit dibandingkan luas wilayah laut yang harus diamankan, kurangnya armada laut yang digunakan sebagai patrol, dan prioritas pemerintah pusat di sector kelautan masih kurang yang berimplikasi pada alokasi dana dalam rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN).

Mari kita renungkan sejenak, apakah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka sekarang Indonesia menjadi negara maritim?. Apakah Indonesia negara maritim yang mampu mengawasi wilayah wilayah lautnya, mengingat banyak ikan di perairan Indonesia yang dicuri nagara lain?. Indonesia belum mampu menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan perairan Indonesia. 

Pemerintah sebagai pemegang regulasi harus mampu mengupayakan kebijakan yang efisien untuk pengawasan, penelitian, penangkapan serta budidaya ikan di perairan Indonesia. Pengawasan dan produksi perikanan dapat dengan menggunakan kapal besar yang dilengkapi dengan sensor dan proses pengolahan hasil perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengawasan, penangkapan ikan sekaligus pengolahan hasil perikanan. Dengan begitu dapat mengurangi kerugian akibat pencurian ikan dan meningkatkan produksi ikan dengan menggunakan kapal besar berteknologi. Selain itu, juga perlu pemanfaatan saran dan prasarana Angkatan Laut untuk pengawasan dan penelitian.

Paradigma pembangunan di Indonesia yang selama ini umumnya berlokasi di wilayah darat sudah saatnya untuk merubah paradigma pembangunan tersebut. Paradigma pembangunan berbasis kelautan menjadi pilihan tepat mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas penting pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Pembangunan infrastuktur sepanjang pantai dan antar pulau merupakan agenda yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga transpotasi hasil-hasil kelautan menjadi mudah serta hubungan antar pulau juga menjadi lebih cepat dan efisien. Pengembangan perekonomian akan berkembang di daerah pesisir akan tumbuh lebih cepat. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia untuk menuju sebuah negara maritim dan poros maritim dunia selain yang telah disebutkan sebelumnya yaitu komitmen dari para pemimpin kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim seperti kurangnya alokasi dana APBN untuk kelautan, kurangnya sumber daya manusia di bidang kelautan, kurangnya pembangunan ke arah sektor kelautan, kurangnya sarana, prasarana, dan dana riset bidang kelautan, serta kurangnya pengembangan dan penerapan teknologi untuk bidang kelautan.

Sikap konsisten, kerja nyata dan gerakan menyuarakan semangat maritim pada semua lapisan masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengembalikan kesadaran bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus mampu membuat kebijakan pembangunan yang berorientasi dalam bidang kelautan dan meningkatkan anggaran APBN untuk bidang kelautan sehingga infrastruktur di daerah pesisir dan antarpulau dapat berkembang lebih cepat. Selain itu, upaya pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia dibidang kelautan, meningkatkan kualitas pelabuhan menjadi bertaraf internasional, meningkatkan pengawasan produksi perikanan, meningkatkan penelitian dan kesehatan lingkungan laut, serta meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kelautan .

Kelautan Indonesia kedepan diharapkan dapat menjadi arus utama mainstream (arus utama) pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (on a sustainable basis) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Keinginan tersebut dijabarkan dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia, (2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Sumber :

Nababan, B., 2014, Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Antara News, Kamis, 21 Agustus 2014